Dwifungsi ABRI dilandaskan oleh ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Seperti namanya dwifungsi atau yang berarti dua fungsi, ABRI memiliki dua fungsi yang berbeda. Dwifungsi ABRI adalah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Atau sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer Dalam RUU HKPD dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi sebagai counter-cyclical policy, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan refocusing APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan Penerapan Sanksi Paksaan Pemerintah dalam Lingkup PPLH. Paksaan pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. [7] Pada prinsipnya, paksaan pemerintah harus didahului oleh teguran tertulis.
tindih, sehingga dijadikan celah untuk melakukan hal-hal yang tidak transparan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari oknum yang ada di pemerintahan. Termasuk faktor yang menghambat transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang tidak transparan, khususnya yang
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah .. a. 1, 2 b. 1, 3 c. 1, 4 d. 2, 3 e. 3, 4 Kunci Jawaban: b 43. Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat ….. a. deklaratif b.Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 22 Desember 1948 di Paris, L.N Palar kembali melakukan diplomasi untuk menuntut aksi Agresi Militer Belanda II. Sebagai ketua tim delegasi Indonesia, L.N Palar mengusulkan tentang cara penyelesaian masalah Indonesia-Belanda dengan cara damai. Baca juga: Diplomasi Sutan Sjahrir dalam Memperjuangkan Kemerdekaan RI.Pdkm4jK. 1341936243223184296398432
